Pasca dilangsungkan rekapitulasi suara nasional dan pengumuman pemenang Pemilu 2019 oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 di Jakarta, situasi dan kondisi keamanan khususnya di ibukota sedikit meningkat. Sebagaimana diketahui, KPU mengumumkan rekapitulasi suara nasional lebih cepat satu hari dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, yakni 22 Mei 2019

 Menyikapi adanya eskalasi situasi dan kondisi keamanan tersebut, pemerintah pusat melakukan videoconference dengan sejumlah pemerintah daerah, diantaranya pemprov Sumbar. Pada hari Rabu (22/05), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melangsungkan videoconference dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi keamanan di Sumbar pasca rekapitulasi suara nasional oleh KPU RI.

Pada videoconference yang dilakukan di Aula Kantor Gubernur Sumbar tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mengatakan bahwa secara umum situasi dan kondisi keamanan di Sumbar pasca pemilu 2019 relatif tenang dan kondusif. Meski tak dipungkiri ada sedikit riak ditengah masyarakat, namun hal tersebut tidak sampai menganggu stabilitas keamanan di daerah. 

Sebagaimana diketahui, menyikapi pengumuman KPU RI dimaksud, sejumlah elemen masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Kedaulatan Rakyat Nasional, melakukan aksi protes damai dengan berunjuk rasa didepan gedung Bawaslu RI dan KPU RI pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Massa melakukan orasi damai yang dilanjutkan dengan buka puasa dan tarwih bersama. Meski tak ditampik bahwa pada dinihari tanggal 22 Mei sempat terjadi benturan antara aparat dengan oknum demonstran di sejumlah titik di ibukota, melalui keterangan pers yang diberikan, Polri telah mengkonfirmasi bahwa benturan tersebut bukan disebabkan oleh peserta aksi damai dan situasi keamanan telah dapat dikendalikan oleh pihak keamanan.