Peraturan PPID
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
DetailsPerda Sumbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
DetailsPergub Sumbar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar
Pergub Sumbar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.
DetailsPerki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
DetailsKeputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 05.1 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Pada badan Kesbangpol Prov Sumbar
Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 05.1 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Pada badan Kesbangpol Prov Sumbar.
DetailsKeputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 10 Tahun 2023
Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 10 Tahun 2023 .
DetailsKeputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 07.1 Tahun 2022 tentang Penunjukan PPID Pelaksana Pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022
Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 07.1 Tahun 2022 tentang Penunjukan PPID Pelaksana Pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022.
DetailsKeputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Pelaksana Pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar
Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Pelaksana Pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar.
DetailsPeraturan Daerah Sumbar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Daerah Sumbar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Details