Aliansi BEM Sumbar menjalankan aksi unjuk rasa bertema 'Indonesia Gelap" pada Selasa (18/02). Massa yang berjumlah sekitar 200 orang menyuarakan tuntutan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menciptakan pendidikan gratis dan berkualitas serta sejumlah isu lainnya yang mengemuka di daerah. Menanggapi aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sumbar tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang didampingi perwakilan dari Pemprov Sumbar yakni Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menyatakan bahwa pada intinya Pemprov bersama DPRD Sumbar memahami tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa. Pihaknya mengatakan akan menerima semua tuntutan dan berupaya menyelesaikannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi. Ikut duduk bersama mahasiswa, Muhidi juga menambahkan bahwa untuk saat ini anggaran pendidikan pada APBD Sumbar bernilai 20% yang digunakan untuk menunjang semua kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar. Ia pun menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas dalam pengalokasian anggaran APBD saat ini. Sedangkan terkait Inpres mengenai efisiensi anggaran, Ketua DPRD mengatakan bahwa bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa akan diteruskan oleh DPRD Sumbar ke pemerintah pusat. Para pengunjuk rasa juga menyuarakan tuntutan penanganan persoalan tambang ilegal yang ada di Sumbar. Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumbar mengatakan bahwa persoalan tambang ilegal memang merupakan persoalan yang harus segera diatasi bersama seluruh pihak terkait, Pihaknya sedang menyelesaikan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) dan juga telah berkoordinasi langsung dengan Menteri terkait untuk mengatasi tambang ilegal. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari. Usai mendengarkan penjelasan Ketua DPRD Sumbar, perwakilan mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada DPRD Sumbar dan membubarkan diri dengan tertib.