Senin sore (13/05) dilaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumbar pada 11 Mei lalu. Rakor dipimpin oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dan dihadiri langsung oleh Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG RI, Prof. Dwikorita bersama seluruh unsur Forkopimda Sumbar.  Rakor juga diikuti oleh Bupati tanah datar, Pj Walikota Padang Panjang, Sekdakab Agam, Sekdako Padang, Sekdakab Padang  Pariaman, dan anggota Komisi 8 DPR RI,Jhon Kennedy Aziz.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar memaparkan bahwa banjir bandang dan longsor terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi yang membawa endapan material erupsi Marapi, dan mengakibatkan lima kabupaten kota di Sumbar terdampak. Hingga saat ini, selain korban meninggal dunia dan luka luka, sejumlah orang juga amsih dinyatakan hilang. Jalan utama Padang – Bukittinggi via Lembah Anai terputus karena hilangnya jalur jalan di Lembah Anai akibat terjangan banjir, sehingga saat ini jalan alternatif melalui Malalak yang juga terkena longsor  tengah diupayakan dan sudah bisa dilalui.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB RI mengatakan bahwa bencana di Sumbar merupakan siaga darurat propinsi. Pihaknya bersama kementerian terkait akan mendukung pelaksanaan penanganan bencana hingga situasi cukup normal kembali. Ia juga meminta agar korban yang hilang terus dicari dan BNPB RI siap mengalokasikan anggaran untuk itu. Pihaknya juga akan mengunjungi lokasi bencana dan menggelar rapat teknis bersama seluruh instansi terkait untuk penanganan sesegera mungkin.

Sementara itu, Kepala BMKG RI mengingatkan bahwa potensi banjir bandang di Sumbar masih ada mengingat curah hujan masih tinggi dan banyaknya tumpukan material erupsi di hulu. Hal itu tergantung dimana hujan turun serta kemana arah erupsi. Saat ini hujan turun di lereng barat. Ia melanjutkan,  Sumbar merupakan wilayah tanpa zona musim sehingga tidak bisa diprediksi kapan hujan turun. Ia pun mengatakan bahwa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dibutuhkan saat ini untuk antisipasi terjadinya bencana susulan.  Idealnya, harus ada sistem peringatan dini untuk masyarakat di kawasan sekitar Marapi, dan diperlukan penataan ruang dan pengetatan IMB karena dikhawatirkan di hulu hulu sungai masih banyak endapan material yang berpotensi bahaya.

Usai rapat, Gubernur Sumbar bersama Forkopimda dan Kepala BNPB RI beserta Kepala BMKG RI akan melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui secara persis keadaan pasca bencana dan tindak lanjut yang perlu dilakukan segera.