Pemerintah provinsi Sumbar terus berupaya mewujudkan ketangguhan ekonomi di daerah. Melalui rakor yang digelar pada pertengahan 2019 lalu, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mengkonsolidasikan dinamika perekonomian di Sumbar dengan aparatur kesbangpol dan bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten/kota dan se- Sumbar. 

Dalam skala nasional, persoalan persoalan di bidang ekonomi tidaklah sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar bebas, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri. Hubungan ekonomi Indonesia dalam kerjasama pasar perdagangan bebas memasuki babak baru yang  erat dengan gencarnya penandatanganan berbagai kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. 

Guna menghadapi kompleksitas yang timbul dari dinamika sosial yang berkembang, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih konsisten melaksanakan fungsi regulasi dan fasilitasi yang tujuannya memperkokoh kesatuan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Menyikapi hal ini, Kemendagri juga telah mengamanatkan kepada aparatur Kesbangpol untuk meningkatkan perannya dalam hal tersebut melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait di daerah serta memperkuat forum-forum yang sudah ada seperti Kominda, FKDM dan FKUB. Ini diperlukan sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka cegah dini dan antisipasi konflik yang berkembang khususnya di bidang ketahanan ekonomi.

Pada kegiatan rakor ketahanan ekonomi dimaksud, turut menjadi narasumber yakni Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta praktisi dari Unand.

Melalui rakor ketahanan ekonomi ini, diharapkan dapat diwujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh dan terciptanya kemandirian ekonomi yang berdaya saing, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.