Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri dan para penegak hukum untuk menjaga kewibawaan. Ia meminta agar kewibawaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden saat memberikan sambutan dalam pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul, Bogor, 29 November lalu. Pada kesempatan itu, Presiden memberikan beberapa poin arahan kepada unsur pimpinan daerah, antara lain meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum terhadap masuknya investasi. Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
Presiden mengatakan, dirinya banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dan memeras birokrat yang berinovasi untuk kemajuan bangsa. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.
Presiden juga menegaskan bahwa jangan ada kriminalisasi kepada kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Terlebih, apabila inovasi tersebut adalah untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa. dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai. Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu yang mesti segera dibenahi.
Wakil Walikota Padang, Hendri Septa, mengatakan bahwa pemantapan wawasan kebangsaan penting untuk meningkatkan dan menggugah kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air maupun untuk menumbuhkan kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Hal tersebut dikatakannya saat membuka kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan bagi ASN, LSM, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, guru maupun siswa/I SMP di kota Padang. Kegiatan ini dibuka pada hari Kamis (21/11) dan akan berlangsung selama lima hari, di gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.
Wakil Walikota Padang juga sangat menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan ini. Ia menekankan bahwa hendaknya setiap anak bangsa hendaknya memiliki cita-cita dan tujuan serta pemahaman yang sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam diri setiap anak bangsa haruslah terpatri hasrat dan tekad untuk hidup damai dan bersatu tanpa mempermasalahkan perbedaan etnis, agama dan golongan, serta tidak terpengaruh dengan berita bohong yang sering menimbulkan perpecahan.
Ia menambahkan, semangat kebangsaan yang ditujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, harus ditempatkan di atas segala bentuk perbedaan.
~? Forum pemantapan wawasan kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa, dengan hasil terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam memelihara dan mempertahankan NKRI.
3. Sementara itu, Ketua Pelaksana Candra Amel mewakili Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang mengatakan :
~? Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 5 (lima) hari yaitu :
~? Pada tanggal 21, 22, 25, 26 dan 27 November 2019, dengan peserta sebanyak 750 orang dari kalangan :
• ASN,
• LSM,
• OKP,
• Tokoh masyarakat,
• Guru serta siswa SMPN/swasta se-Kota Padang.
~? Kegiatan yang bertemakan “Upaya Preventif Pemerintah Kota Dalam Mencegah Paham Anti Pancasila Melalui Penguatan Wawasan Kebangsaan.
4. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah :
~? Kakanwil Kementerian Pertahanan Sumatra Barat Choirul Mustofa,
~? Dosen FISIP Unand Muhammad Fajri,
~? Kepala BIN Padang Budiman,
~? Ketua MUI Padang Duski Samad,
~? Kepala Kantor Kesbangpol Padang Imral Fauzi.