Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menginstruksikan seluruh jajaran OPD dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi secara optimal agar pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berlangsung dengan lancar. Hal tersebut dikatakannya saat memimpin rapat koordinasi persiapan pemilu 2024 pada Kamis (11/01) di ruang rapat Istana Gubernur. Rapat koordinasi dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Sekda Prov. Sumbar, Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar,  Kepala OPD terkait, GM PLN Sumbar, Kepala BMKG Sumbar, GM Telkomsel Sumbar, provider penyedia jaringan internet, dan Kepala BPJS Kesehatan Sumbar.

Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang saat ini telah berada pada masa kampanye. Pada persoalan pendistribusian logistik, Gubernur meminta agar jajaran penyelenggara Pemilu memastikan keamanan gudang penyimpanan logistik maupun kesiapannya. Akses ketersediaan listrik dan internet di lokasi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota juga menjadi tantangan tersendiri, karena pada Pemilu 2024, KPU akan menggunakan aplikasi SIREKAP untuk publikasi hasil pemungutan suara. Ini menjadi tantangan penyelesaian, mengingat masih banyak lokasi TPS berada pada blank spot dan belum dialiri listrik.

Tak hanya itu, potensi curah hujan yang diprediksi masih cukup tinggi pada bulan Februari juga memerlukan penanganan yang tepat untuk meminimalisir potensi bencana banjir dan longsor. Gubernur Sumbar juga mengatakan bahwa semua pihak perlu bersiap menghadapi eskalasi erupsi Gunung Marapi di Agam yang hingga saat ini masih terjadi. Saat ini, level erupsi berada pada kategori III (Siaga) dan bisa saja meningkat ke level IV (Awas) pada bulan Februari. Penyelenggara pemilu perlu merencanakan relokasi TPS TPS yang berada pada daerah terdampak erupsi khususnya pada radius 3 hingga 4,5 km dari kawah.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. KPU Sumbar hingga saat ini terus melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara dengan tantangan tantangan yang ada. Untuk menghindari persoalan banyaknya anggota KPPS yang meninggal akibat kelelahan pada Pemilu 2019 lalu, KPU Sumbar saat ini telah menyiapkan scenario pemeriksaan kesehatan bagi anggota KPPS berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Para anggota KPPS juga dipastikan harus memiliki JKN Kesehatan yang aktif dan tidak memiliki komorbid. KPU Sumbar sangat mengapresiasi dukungan dari pemprov Sumbar agar seluruh tahapan Pemilu dapat berjalan maksimal.

Rapat koordinasi melahirkan beberapa kesepakatan yang akan di tindaklanjuti oleh stakeholders terkait agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar sehingga pemenuhan pelayanan terhadap hak konstitusional warga negara dalam pemilu dapat di berikan secara maksimal.