Perwakilan Pemprov Sumbar menerima ratusan pengunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumbar pada Senin (26/02). Aksi unjuk rasa digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar dalam rangka evaluasi tiga tahun kepemimpinan Mahyeldi-Audy sejak Senin siang di depan kantor Gubernur. Sekitar pukul 18.00 WIB, ratusan pengunjuk rasa diperkenankan masuk ke halaman kantor Gubernur untuk berdialog dengan perwakilan pemprov Sumbar.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, drh. Erinaldi menegaskan bahwa pemprov Sumbar siap untuk audiensi dengan masyarakat termasuk perwakilan BEM, untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait progress pembangunan Sumbar selama tiga tahun ini. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa Gubernur Sumbar senang menerima aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa. Karena, aspirasi yang disampaikan tentu bertujuan untuk Sumatera Barat yang lebih baik. Ia menambahkan, jalannya pembangunan Provinsi Sumatera Barat dapat diakses oleh semua pihak dan tak ada yang ditutup tutupi. Namun, saat ini Gubernur memang sedang tidak berada di Padang.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan bahwa seluruh tahapan dan progress pembangunan di Sumbar telah dipublikasi dan dapat diakses pada situs resmi pemprov Sumbar, https:// sumbarprov.go.id. Ia juga mempersilakan perwakilan mahasiswa datang dan berbincang dengannya di Bappeda Sumbar jika ada detail data atau keterangan yang dibutuhkan.
Sebagaimana diketahui, BEM Sumbar dengan massa sekitar 200 orang melakukan aksi unjuk rasa mengevaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur – Wagub Sumbar, Mahyeldi – Audi Joinaldy. Adapun tuntutan aksi yaitu menagih realisasi 25 program unggulan Gubernur dan Wagub Sumbar yang dinilai belum tercapai.
Diantara persoalan yang dikemukakan oleh pengunjuk rasa yakni realisasi pembangunan lapangan sepakbola Sikabu di Padang Pariaman menjadi lapangan bertaraf internasional. Pengunjuk rasa juga mempertanyakan rencana pembangunan fly over Sitinjau Lauik yang hingga saat ini dinilai belum ada kejelasan, pembangunan infrastruktur di kepulauan Mentawai, pembangunan gedung kebudayaan, permasalahan pupuk subsidi dan permasalahan petani, serta banyaknya jalan provinsi yang dinilai dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Menutup penjelasan dari Pemprov Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menambahkan bahwa pelaksanaan audiensi dengan BEM Sumbar diupayakan bisa terlaksana pada akhir minggu ini, yakni pada Jumat tanggal 1 Maret 2024.