Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan terkait urusan pemerintahan umum tahun 2023 pada Senin- Selasa, 20-21 Februari 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim, ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Isran Noor, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bachtiar, dan diikuti oleh para sekretaris daerah, jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se- Indonesia, serta unsur pemerintahan dan Forkopimda provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dari Sumbar, rakor dihadiri oleh Plh. Kaban Kesbangpol Sumbar, A.H. Arsland, bersama perencana ahli muda. 
Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu strategis dan kendala terkait urusan pemerintahan umum di daerah, konsep pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta guna mengkonsolidasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilitas politik khususnya untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 
Dari hasil rakor, diperoleh sejumlah rekomendasi diantaranya dukungan jajaran kesbangpol seluruh Indonesia terhadap pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, yang diharapkan menjadi titik awal perubahan peradaban untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, serta untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa.
Jajaran kesbangpol juga mesti memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan pemilu dan pilkada dan anggaran strategis lainnya, guna mendukung dan menfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu di daerah. 
Dirjen Polpum juga mengarahkan kesbangpol untuk secara aktif  berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta BIN Daerah untuk memetakan potensi kerawanan, deteksi dan cegah dini serta penanganan dini dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Adapun narasumber pada rakor ini yakni dari Bappenas RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, anggota KPU serta Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri.