Gubernur Sumbar, Mahyeldi, memimpin pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar, Bupati/Walikota, Kepala Instansi Vertikal dan OPD Sumbar terkait pada Jum'at (28/06). Berlangsung di Pangeran's Beach Hotel Padang, pertemuan membahas kesiapan daerah dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota DPD RI pasca putusan MK dan kondisi perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sumbar. FGD diikuti oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Bupati/Walikota, Kepala Instansi Vertikal, dan OPD Pemprov Sumbar terkait.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, memaparkan kondisi kesiapan penyelenggaraan PSU serta tahapan Pilkada 2024 yang juga sedang berlangsung. Ketua KPU Sumbar menyatakan bahwa secara umum penyelenggara siap untuk melaksanakan PSU, namun masih perlu melakukan antisipasi terhadap pendistribusian logistik di daerah daerah yang jauh dan rawan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Sumbar siap mendukung pelaksanaan PSU DPD RI yang direncanakan pada tanggal 13 Juli mendatang. Ia menekankan bahwa semua pihak harus bersinergis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PSU. Gubernur pun meminta agar Bupati Walikota di Sumbar memetakan kondisi daerah baik secara geografis maupun terkait potensi permasalahan lainnya untuk mengantisipasi penyediaan logistik maupun hal lainnya.
Turut menyampaikan paparan yakni Kepala BNN Provinsi Sumbar, Brigjen Pol Riki Yanuarfi. Dalam paparanya, Kepala BNNP mengatakan bahwa menyikapi situasi Sumbar yang darurat narkoba, diperlukan peran strategis semua pihak termasuk orangtua, sekolah dan lingkungan untuk mencegah berkembangluasnya peredaran barang haram ini. Ia juga menegaskan bahwa BNN telah menempuh sejumlah langkah strategis dalam menekan perkembangan peredaran gelap narkoba.
Menanggapi kondisi itu, Gubernur mengatakan bahwa berbagai pendekatan pencegahan perlu dilakukan, diantaranya melalui rumah rumah ibadah. Pemberian fasilitas untuk melakukan kegiatan kegiatan positif dan produktif bagi remaja juag diperlukan, agar remaja tak mudah terpengaruh pergaulan yang buruk. Organisasi kepemudaan juga harus didorong untuk mampu berkreasi dalam menciptakan berbagai kegiatan positif.
Pada akhir diskusi, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024 antara Pemprov Sumbar dan Danrem 032 Wirabraja.