Gubenur Sumbar, Mahyeldi, memimpin pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk mendalami pokok pokok persoalan dan informasi terkait penguasaan lahan hutan produksi oleh masyarakat di jorong Pigogah Patibubur, nagari Air Bangis, Sungai Beremas, Pasaman Barat. Pertemuan dilangsungkan pada hari Kamis (03/08) di ruang rapat Istana Gubernur Sumbar. Ini sekaligus menyikapi aksi unjuk rasa masyarakat jorong Pigogah Patibubur yang telah berlangsung selama tiga hari di Kantor Gubernur Sumbar. 

Diketahui bahwa pemerintah sebetulnya telah melakukan dialog dan kesepakatan dengan warga yang telah terlanjur menanam di kawasan hutan produksi. Hal ini senada dengan penyampaian Wakil Bupati Pasaman Barat, bahwa hal ini telah disosialisasikan jauh hari pada masyarakat dan pada saat itu mereka menyatakan menerima. Namun, belakangan muncul pernyataan bahwa masyarakat menginginkan pengelolaan lahan dengan aman dan tak ingin bergabung/bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis selaku pemegang Izin Usaha Pemegang Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat. 

Lahan tersebut juga merupakan usulan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemprov Sumbar telah berulang kali menegaskan bahwa PSN di Air Bangis bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran warga Air Bangis. Puluhan ribu tenaga kerja akan terserap dan Gubernur Sumbar telah menyatakan bahwa anak anak Air Bangis akan direkrut untuk itu. Tak hanya itu, pembangunan oil refinery di kawasan tersebut diperlukan untuk menjaga produksi bahan bakar minyak dan keberadaan industri lainnya di Air Bangis tentu akan mampu mendongkrak perekonomian dan bahkan menjadikan Air Bangis sebagai sentra industri maju nantinya. 

Gubernur Sumbar menyatakan bahwa semua warga Air Bangis adalah saudara saudara sebangsa yang harus diperhatikan. Pemprov Sumbar tak ingin persoalan ini berlarut larut sehingga merugikan masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Sumbar juga telah menyatakan bahwa Pemprov Sumbar terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja. Tak hanya itu, Gubernur pun telah mengatakan bahwa seluruh investasi yang dilakukan di Sumbar tak lain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Sumbar.